by

LSM KASTA DPD Lobar Sesalkan Surat Edaran Kadikes Lobar

Redaksi7.com-Lombok Barat-LSM KASTA NTB DPD Lobar  kembali menyayangkan keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dalam Surat Edarannya Nomor :442.3/244/KESMAS/VIII/2020 Perihal : Penghentian Klaim Jampersal, karena  dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat,  terlebih ditengah pandemi ini warga masyarakat sangat mengharapkan bantuan Pemerintah terutama dalam segi Kesehatan, namun masih banyak yang belum memiliki BPJS. Selasa (11/8)

Menurut Muhammad Faizir S.H. sekaligus Ketua divisi hukum EF LOBAR, Sangat menyesali keputusan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Lombok Barat, Karena keputusan ini dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

“Keputusan yang diambil oleh KADIKES ini tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah, terutama bagi mereka yang kurang mampu yang belum memiliki BPJS”, ucapnya.

Ditambhakan Faizir selama pengalaman dalam mendampingi pasien selama ini rata-rata berasal dari keluarga miskin dan masih banyak yang belum memiliki BPJS,

“sehingga JAMPERSAL ini sangat membantu mereka untuk membiayai biaya selama ditangani di Rumah Sakit,”ujarnya

Senada dengan Faizir   ketua LSM KASTA NTB DPD LOBAR  Aldi menilai  Surat Edaran KADIKES LOBAR itu, Terlalu terburu-buru mengambil keputusan, meskipun kondisi daerah saat ini devisit anggaran tapi tidak seharusnya menghentikan JAMPERSAL ini,

“Kami menilai ini sangat merugikan masyarakat, kenapa tidak mengurangi pos-pos anggaran yang lain,”tegasnya

Sementara sekjen LSM KASTA NTB DPD LOBAR  Zulfan menyatakan jika keputusan tersebut tetap dijalankan ia menilai pemda lobar dalam kondisi bangkrut .

“ tidak mampu memberikan keputusan terbaik terhadap kondisi LOMBOK BARAT saat ini, kalau persoalan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan belum memiliki BPJS saja tidak mampu dilayani dan diberikan solusi terbaik, apalagi persoalan lain, ” ungkapnya

Dari informasi yang dihimpun oleh LSM KASTA NTB DPD LOBAR, Kepala dinas kesehatan Lombok barat drg. Ni Made Ambaryati, M.Kes.  menjelaskan bahwa persoalan yang dialami saat ini adalah karena Devisitnya anggaran dan pihaknya mengakui bahwa sudah mencarikan solusi dengan cara mendaftarkan seluruh warga ke data DTKS yang kemudian akan diusulkan sebagai penerima JKN PBI,

” Pelayanan tetap jalan, klaim kami hentikan dulu karena kita berusaha usulkan ke Dinsos nanti mulai Juli agar bisa menjadi peserta JKN PBI satu keluarga,”Beber Zulfan

Ditambahkan Zulfan bahwa Tahun lalu target dinas kesehatan belum mencapai yang usulkan di Dinsos selalu ada sisa kuota karena administrasi kependudukan masyarakat tidak dibantu dusun /desa mengurus ke dukcapil

“Progres usulan saat ini sudah sampai 70%, dan semoga bulan Juli ini bisa clear.”tutup Zulfan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.