by

DidugaTak Akui Anak Kandung,Bupati Sumbawa Dilaporkan Kepolisi

-Uncategorized-57 views

Redaksi7.com- Mataram – Diduga melakukan pelantaran anak oknum  bupati di NTB berinisial HJ dilaporkan ke Polda NTB oleh seorang wanita paruh baya berinisial RM, Selasa, 25 Februari 2020.

Kedatangan  RM bersama anaknya berisnial M  kemapolda NTB didampingi kuasa hukumnya, Ainudin dan langsung masuk keruangan Subdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda NTB.

Kuasa humum RM Ainudin mengatakan kedatangan klienya kemapolda ntb untuk melaporkan salahs atu kepala daerah disumbawa atas dugaan pelantaran anak.

“Kami ingin mendapat kepastian hukum atas lahirnya seorang anak yang dilahirkan klien kami dan hidupnya terlantar,” kata Ainudin.

Lebih lanjut ainudin menjelaskan kronoligis pelantaran akan antara HJ dan RM berawal dari hubungan asmara pada tahun 1989. RM dikenalkan oleh tetangga dan mulai menjalin hubungan asmara.

Hubungan berlanjut  pada hubungan intim yang membuat RM mengandung. Namun malang naisb RM  hingga saat ini tidak dinikahi oleh HJ meski telah meinat pertanggung jawabannya  ditambah Sepanjang hidup RM, HJ tak pernah memberikan nafkah kepada dirinay dna buah hatinya

Bahkan HJ beberapa meminta kepada RM untuk menggugurkan kandungan, namun selalu gagal. Hingga berujung RM  dibawa ke tengah hutan di rumah dukun beranak dan dibiarkan selama lima bulan untuk proses bersalin.

“Dua kali digugurkan alhamdulillah tidak berhasil hingga melahirkan seorang anak. Saat lahir juga sempat diculik, kemudian dilaporkan ke Polres Sumbawa,” katanya.

RM melahirkan seorang anak perempuan berinisial M pada tahun 1990. Hingga kini, ayah dari anak tersebut tidak pernah mengakui anaknya dan memberikan nafkah.

Ditambah Ainudin klienya beberapa kali melakukan Upaya mediasi, namun HJ selalu menghindar dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Beberapa kali dilakukan mediasi di Pulau Sumbawa bersama keluarga laki dan perempuan, tetapi pejabat yang kami maksudkan selalu menghindar dan tidak ada solusi,” ujarnya.

Ainudin juga menegaskan, laporan terhadap HJ tidak berkaitan dengan persoalan politik. “(Terlapor) sebagai kepala daerah di wilayah Sumbawa. Kami tidak ada urusan dengan politik,” katanya.

“Aduan ini diselesaikan dulu kalau pejabat itu niat baik. Ibu ini menuntut keadilan. Dia ingin anaknya diakui sebagai hasil hubungan dia,” ujarnya kepada media di mataram

 

Ainudin mengatakan, apa yang dilakukan HJ bertentangan dengan pasal 77 dan pasal 76 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

Sementara RM mengatakan selama mengasuh anaknya hingga dewasa, RM tidak pernah dinafkahi HJ. “Saya hidup sendiri, ndak pernah (mendapat nafkah),” ujarnya.

Ia mengatakan aduan pada Polda NTB untuk mencari keadilan bagi sang anak. “Saya cuma mau cari keadilan untuk anak saya. Mau cari pengakuan itu saja. Saya ingin dia mengakui,” ujarnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.