by

Bawaslu NTB  Soroti Pelanggaran ASN Selama Pilkada

-Uncategorized-60 views

Redaksi7.com-Mataram– Suhardi, koordinator divisi Hukum, Data Informasi Bawaslu Provinsi NTB menyoroti masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran selama tahapan pra-pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2020. Selasa (25/2)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Nilai-Nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 6 huruf d dan h dijelaskan bahwa PNS harus mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan dan PNS dituntut untuk harus Profesionalisme, Netralitas dan Bermoral Tinggi.

“Tidak hanya itu saja, dalam peraturan yang sama pada Pasal 11 huruf c, etika diri sendiri sebagai PNS diatur untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan,”kata koordinator divisi Hukum Suhardi

Namun sampai saat ini, masih banyak ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran sehingga Bawaslu mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi.

“Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukanm oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh NTB yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 per tanggal 21 Februari 2020, sudah ada 27 kasus penerimaan pelanggaran ASN baik yang berupa temuan oleh Bawaslu maupun laporan dari masyarakat Bila dibagi berdasarkan wilayahnya,”ungkapnya

Pelanggaran ASN terjadi di Kota Mataram sebanyak 5 orang, Kabupaten Lombok Utara 4 orang, Kabupaten Lombok Tengah 4 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 2 orang, Kabupaten Sumbawa 18 orang, Kabupaten Dompu 7 orang dan Kabupaten Bima 4 orang, sehingga total ada 44 orang ASN yang melakukan pelanggaran selama tahapan pra-pencalonan.

“Pelanggaran yang terjadi sebagian besar diakibatkan karena keterlibatan ASN dalam partai politik. Bawaslu sendiri telah mengambil tindakan dengan memanggil ASN tersebut untuk melakukan klarifikasi,”Ujarnya

Dari 27 kasus pelanggaran ASN tersebut, sudah 22 kasus direkomendasikan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2 kasus dihentikan karena tidak terbukti melanggar netralitas ASN, dan 3 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.