RUSDIANTO, “AKANKAH CANTRANG DAN SURIMI TUTUP BUKU ? VISI POROS MARITIM GAGAL TOTAL”

Redaksi7.com- Lombok Tengah – Visi Poros Maritim, Rokhmin Dahuri (2016) salah satu gagasan cemerlang Presiden Jokowi yang mendapat dukungan publik dengan penuh antusiasme adalah tekadnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD (Poros Maritim Dunia).

 

Visi Poros Maritim impian Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, pertahanan keamanan (Hankam), serta budaya maritim. Indonesia kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), hankam sampai cara menata pembangunan kelautan (ocean governance).

 

Penelitian Rokhmin Dahuri dalam pengantar Redaksi Majalah Minabahari Diterbitkan KKP RI 2016:2 berdasarkan pada lima kelompok kebijakan dan program utama yang mesti dikerjakan: (1) penegakkan kedaulatan bangsa dan NKRI, termasuk penuntasan batas wilayah laut dengan Negara-negara tetangga, pemberantasan illegal fishing dan berbagai kegiatan ilegal lainnya; (2) pembangunan ekonomi untuk mendayagunakan SDA (Sumber daya Alam) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif, pembangunan infrastruktur (pelabuhan dan Tol Laut) dan konektivitas maritim; (3) memelihara kelestarian SDA dan lingkungan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut; (4) pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Iptek kelautan; dan (5) peningkatan budaya maritim bangsa.

 

Tekad untuk menerapkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan mensejahterakan mendapatkan momentumnya. Momentum tersebut lahir menjawab seruan lantang Presiden Joko Widodo yang bertekad menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

 

Tekad untuk mengembalikan kejayaan bahari Indonesia, ”Jalesveva Jayamahe, di Laut Kita Jaya”. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki panjang pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia harusnya jaya di lautan. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut maka arah dan gerak pembangunannya tidak boleh lagi memunggungi laut, samudera, selat dan teluk, tapi sebaliknya harus menjadikan dan memanfaatkan lautan dengan sumberdayanya sebagai mesin penggerak penting perekonomian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

 

Tekad, semangat dan komitmen untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dengan visi dan misi yang fokus berlandaskan pada Trisakti dan Nawa Cita. Melalui visi yang fokus untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

 

Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penegasan sikap tersebut jelas telah mengubah arah pembangunan nasional secara fundamental.

 

Sejak hari itu, saat ketegasan sikap presiden digaungkan maka mau tidak mau pembangunan yang sebelumnya memunggungi lautan, samudera, selat dan teluk, dipaksa berbalik arah, menghadap lautan. Ada banyak sektor yang dilibatkan untuk mendukung tercapainya cita-cita besar pemerintah untuk menjadi poros maritim dunia.

 

Ini jelas era emas, sebuah kesempatan tak ternilai untuk menunjukkan kontribusi dan perannya dalam memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Ini peluang besar yang sekaligus menyertakan tantangan didalamnya.

 

Petikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mencerminkan program prioritasnya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia. Sebuah komitmen dan ajakan untuk melakukan pengelolan yang baik dan berkelanjutan terhadap sumberdaya.

 

Saat ini, seharusnya adanya tranformasi besar disektor laut dan perikanan. Namun, justru sebaliknya, sangat sulit mendorong perubahan, KKP RI berharap lebih baik melalui pembenahan dan penetapan berbagai peraturan baru yang berdampak langsung pada berbagai sektor seperti Permen KP No. 56/2014 JO. Permen KP No. 10/2015 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI.

 

Tetapi, Permen tersebut membawa malapetaka bagi nelayan diwilayah Indonesia umumnya. Permen tersebut juga membawa nestapa dan dirundung kemalangan bagi perusahaan-perusahaan surimi yang sudah bangkrut dan tutup akibat rendahnya penyerapan (utilitas) produksi di tingkat hulu pada industri pengolahan ikan.

 

Pada 2013, KKP mencatat dari 627 Unit Pengolahan Ikan (UPI), baru sekitar 56 persen yang terserap. Bahkan lebih banyak perusahaan olahan surimi tutup. Ketika ingin dimaksimalkan secara baik, tanpa campir tangan pemerintah secara objektif, maka UPI terancam tutup permanen.

 

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menunda penerbitan larangan penggunaan cantrang hingga Desember 2017. Keputusan itu diambil karena pemerintah masih menemukan sejumlah persoalan terkait rencana pengaturan cantrang. Larangan penggunaan cantrang di Indonesia.

 

Namun, bagi pemerintah memberikan kebebasan kepada nelayan menggunakan cantrang selama masa transisi. Larangan akan diterbitkan setelah pemerintah membagikan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Pertanyaannya alat tangkap ikan yang mana dapat menyelsaikan persoalan nelayan saat ini? alat tangkap gilnet saja mengalami kegagalan akut.

 

Keputusan pemerintah menunda larangan cantrang dilakukan karena menimbang aspek sosial politik ekonomi yang ada saat ini. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut Jokowi memutuskan penundaan itu karena realisasi pergantian peralihan cantrang baru mencapai tujuh persen. Sampai kapan realisasi tujuh porsen dipertahankan sebagai argumentasi pembenaran?. Sementara nelayan dan para pengusaha maupun investor tidak menerima alat tangkap gilnet yang menjadi program kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

 

Bagi pemerintah yang berambisi mematikan usaha nelayan cantrang dan perusahaan surimi sebagai pengguna ikan hasil tangkapan cantrang bahwa larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang diklaim berbahaya bagi keberlanjutan perikanan itu sebelumnya ditunda hingga Juni mendatang.

 

Penundaan diputuskan karena pemerintah belum menuntaskan pembagian pengganti cantrang kepada nelayan. Larangan penggunaan cantrang sebelumnya telah tertuang dalam Surat Edaran 72/MEN-KP/II/2016 tentang pembatasan penggunaan alat penangkap ikan cantrang di wilayah  pengelolaan perikanan negara Indonesia (WPPNRI).

 

 

Misteri Desember Januari Pergantian Tahun, Akankah Cantrang dan Surimi Tutup Buku?

 

 

Ternyata misteri itu terpecahkan, tulisan ini meramalkan untuk kedepan Januari 2018 mendatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan pasti akan memperpanjang waktu peralihan penggunaan alat tangkap cantrang setelah sebelumnya melarang penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan tersebut per 1 Januari 2018 mendatang.

 

Karena tahun 2018 ada dua titik kejemuan dan krusial dalam konteks bernegara, yakni menghadapi Pilkada serempak 2018 dan hadapi tahun politik 2019 mendatang. Artinya kedua tahun mendatang itu penuh tekanan. Kalau saja Menteri Kelautan dan Perikanan masih tetap ngotot perpanjang waktu pelarangan, maka tidak menutup kemungkinan situasi nelayan semakin tidak menentu dan sudah pasti menteri KKP mendapat tekanan politik yang kuat.

 

Sudah pasti, dua minggu mendatang, per 1 januari pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai alias tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan. Karena itu hasil kesepakatan pada demonstrasi nelayan bulan desember 2017. Jadi persoalan itu (penggunaan cantrang) sudah lama kayak trawl, dari tahun 1995. Baru kali ini jelas. Trawl tidak ada. Cantrang diberikan sampai batas waktunya selesai.

 

Menteri KKP akan mendapat tekanan politik yang kuat, perpanjangan merupakan diskresi pemerintah. Sampai tulisan ini diturunkan bahwa Cantrang akan dikasih kesempatan sampai pengalihan, tetapi bukan boleh selamanya sebagai win-win solution.

 

Meski Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Alur Wilayah Penangkapan Ikan dan Pengaturan Alat Penangkapan Ikan tersebut, tidak akan dicabut juga. Perpanjangan Cantrang lebih pada komitmen tidak tertulis dan tidak termuat dalam Peraturan Menteri pembatalan. Tetapi hanya kokitmen hasil kesepakatan antara pemerintah dengan menteri serta Presiden.

 

Walaupun nelayan mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. Syarat lain bagi kapal Cantrang yang harus dipenuhi seputar: kapal cantrang memiliki izin, punya ukuran, tidak mark down dan tidak boleh menambahkan kapal.

 

Itu yang akan menjadi kesepakatan bersama nanti. Namun cantrang tetap dalam keadaan terancam. Karakter perjuangan nelayan cantrang juga tidak begitu kuat dan tidak solid. Membutuhkan kelompok lain, setelah berhasil dibuang. Beberapa kasus seperti itu terjadi.

 

Tetapi, hidupnya Cantrang, juga hidupnya Surimi. Perusahaan Surimu sebagai pengolah ikan akan mendapat bahan baku yang cukup. Artinya, apabila larangan penggunaan cantrang terus terjadi, maka Surimi kedepan kemungkinan tutup. Karena hasil tangkapan Cantrang merupakan bahan baku Surimi.

 

Kita bisa lacak jejak sejarah pelarangan, bahwa perpanjangan pertama ditetapkan hingga Desember 2016, melalui Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI. Alasan perpanjangan karena pemerintah belum menuntaskan alat pengganti cantrang.

 

Namun, pelarangan cantrang kembali diperlonggar hingga Juni 2017, melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017. Setelah itu, kelonggaran ketiga berlangsung hingg akahir Desember 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI. Lagi-lagi, alasan perpanjangan karena alat tangkap pengganti yang belum tuntas.

 

Kebijakan yang memberi “angin” ini tentu berdampak pada populasi cantrang yang dipakai oleh nelayan. Jumlah alat tangkap cantrang justru bertambah dalam 2 tahun terakhir ini. Pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mencatat terdapat 5.781 unit cantrang di seluruh Indonesia. Namun, jumlah itu bertambah menjadi 14.357 unit pada awal 2017.

 

Dari 5.781 unit kapal Cantrang itu, menghidup puluhan perusahaan Surimi diseluruh Indonesia. Sudah jelas, ketika Industri Surimi ini hancur akibat pelarangan Cantrang, maka negara juga berpengaruh dari sisi pendapatan, terutama dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sudah pasti menurun. Akhirnya misteri Surimi dan Cantrang terpecahkan dalam beberapa tahun kedepan. Artinya kemungkinan bisa selamat dan tidak tutup. Karena pemerintah tidak akan berani melanjutkan pelarangan.[red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *